Perbedaan Antara Warga Negara, Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan

Di dalam artikel ini akan dibahas tentang pengertian warga negara ,pengertian kewarganegaraan dan pewarganegaraan dan juga perbedaannya

A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

Unsur-unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat yang menetap di wilayah negara menjadi penduduk negara. Warga negara merupakan potongan dari penduduk suatu negara. Warga negara mempunyai relasi dengan negaranya. Kedudukannya menghasilkan relasi berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Perbedaan Antara Warga Negara, Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan. image :pexels.com

Penting bagi warga negara untuk mempunyai pemahaman yang baik wacana relasi warga negara dengan negara demi terciptanya relasi yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. Pola relasi yang baik ini kelak juga bisa mendukung kelangsungan hidup bernegara.

1. Pengertian Warga Negara

Warga merupakan penerima atau anggota dari suatu organisasi/perkumpulan. Warga negara bermakna penerima atau anggota dari suatu negara.

Istilah warga negara diterjemahkan dari kata citizen (Bahasa Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut:

• warga negara
• petunjuk dari sebuah kota
• sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air
• bawahan atau kawula

Kata citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yang di waktu itu memakai Bahasa Latin, yaitu dari kata civis atau civitas yang berarti “anggota” atau “warga” bagi city-state. Kata ini juga terdapat dalam Bahasa Perancis yaitu citoyen yang mengandung makna warga dalam cite (kota) yang mempunyai hak-hak terbatas.

Pada dasarnya, kata citizen lebih sempurna dimaknai sebagai warga, tidak hanya warga dari suatu negara, tetapi juga komunitas lainnya. Namun demikian, dalam perkembangan dimana negara sebagai komunitas politik yang dianggap paling sah maka citizen merujuk kepada warga dari suatu negara atau disingkat menjadi warga negara. Dalam Bahasa Indonesia, istilah warga negara telah menjadi istilah yang umum digunakan sebagai terjemahan dari kata citizen.

Di samping warga negara, terdapat pula istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merujuk kepada konsep politis dan tertuju kepada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk kepada pemerintahan tersebut. Sementara itu, penduduk bermakna orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Orang-orang yang berada di suatu wilayah negara terbagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk negara terbagi menjadi warga negara dan orang abnormal (bukan warga negara). Berikut skemanya.

2. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan bermakna keanggotaan yang memperlihatkan relasi atau ikatan antara negara dan warga negara.  Berdasarkan uraian dari Pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 tahun 1958 wacana Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan diartikan segala jenis relasi dengan suatu negara yang menimbulkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Definisi kewarganegaraan lebih lanjut sanggup dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

• Kewarganegaran dalam arti yuridis; adanya ikatan aturan antara orang-orang dan negara. Ikatan aturan menimbulkan adanya akibat-akibat aturan tertentu, orang tersebut berada di bawah kekuasaan negaranya. Tanda ikatan aturan sanggup berupa akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
• Kewarganegaraan dalam arti sosiologis; tidak ditandai dengan ikatan aturan tetapi adanya ikatan emosional, menyerupai ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Ikatan-ikatan ini bersumber dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Dari sisi kewarganegaraan sosiologis, seseorang sanggup dipandang negara sebagai warga negaranya berdasarkan ikatan emosional, tingkah laku, dan penghayatan hidup yang dilakukan memperlihatkan orang tersebut layak menjadi anggota negara tersebut. Namun, dari sisi kewarganegaraan yuridis, orang tersebut tidak memenuhi kewarganegaraan lantaran tidak mempunyai bukti ikatan aturan dengan negara. Di sisi lain, terdapat poula orang yang mempunyai kewarganegaraan dalam arti yuridis, tetapi tidak mempunyai kewarganegaraan secara sosiologis, contohnya tidak adaya ikatan emosional dan penghayatan hidup sebagai warga negara. Idealnya yaitu warga negara memenuhi persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota dari negara.

Makna kewarganegaraan juga sanggup terbagi kepada dua pembagian lainnya, yaitu sebagai berikut.

• Kewarganegaraan dalam arti formil; menunjuk kepada  kawasan kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, problem kewarganegaraan termasuk ke dalam aturan publik.
• Kewarganegaraan dalam arti materiil; menunjuk kepada akhir aturan status kewarganegaraan seseorang, yaitu adanya hak dan kewajiban bagi warga negara,

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut mempunyai pertalian aturan dan tunduk kepada aturan negara yang bersangkutan. Orang yang telah mempunyai kewarganegaraan tidak jatuh ke dalam kekuasaan atau kewenangan orang lain. Negara lain  tidak mempunyai hak untuk memperlakukan kaidah-kaidah aturan kepada yang bukan warga negaranya.

B. STATUS (KEDUDUKAN) WARGA NEGARA ATAU KEWARGANEGARAANYA

1. Penentuan Warga Negara dan Asas-Asas Penentuan Kewarganegaraan

Dalam memilih kewarganegaraan yang beracuan pada sisi kelahiran, terdapat dua asas dalam penentuannya yaitu asas ius soli dan asas isu sanguinis. Ius bermakna “hukum” atau “dalil”. Soli berasal dari kata solum yang berarti “negeri” atau “tanah”, sementara sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti “darah”. Berikut penjelasannya.

a. Asas ius soli

Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kawasan seseorang tersebut dilahirkan.

b. Asas ius sanguinis

Asas ini yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara asal keturunan (orangtua).

Selain contoh pada sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan sanggup ditentukan pula dari sisi perkawinan yang meliputi asas kesatuan aturan dan asas persamaan derajat. berikut penjelasannya.

a. Asas persamaan hukum

Asas ini mengacu pada anggapan bahwa suami istri yaitu suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan kesatuan yang utuh termasuk di dalamnya problem kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, diusahakan suami dan istri mempunyai kewarganegaraan yang sama.

b. Asas persamaan derajat

Asas ini mempunyai persepsi bahwa perkawinan tidak mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri, baik suami maupun istri mempunyai hak untuk memilih sendiri kewarganegaraannya. Jadi, dalam asas ini suami dan istri bisa mempunyai kewarganegaraan yang berbeda menyerupai ketika belum melangsungkan pernikahan.

Negara mempunyai wewenang untuk memilih warga negara sesuai dengan asas yang dianut oleh negara itu sendiri. Berdasarkan wewenang ini, suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam memilih kewarganegaraan. Negara lain juga tidak bisa memilih siapa saja yang berhak menjadi warga negara dalam suatu negara.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda dari setiap negara menjadi problem tertentu bagi seorang warga. Masalah kewarganegaraan yang mungkin terjadi yaitu munculnya apatride dan bipatride. Apatride merupakan  istilah bagi orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, sedangkan bipatride merupakan istilah bagi orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Dalam kasus tertentu, ada juga kemungkinan terjadi munculnya multipatride (kewarganegaraan banyak/lebih dari dua).

Contoh kemungkinan terjadinya kasus apatride yaitu misalkan seorang bayi lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Orangtua bayi tersebut berasal dari negara B yang menganut asas ius soli. Bayi tersebut akan menjadi apatride. Ia tidak memperoleh kewarganegaraan negara A lantaran ia bukan keturunan dari orangtua yang berkewarganegaraan A. ia juga tidak memperoleh kewarganegaraan negara B lantaran ia lahir di luar negara B.

Contoh kemungkinan terjadinya kasus bipatride adalah  misalkan seorang bayi lahir di negara P yang berasas ius soli. Orangtua bayi tersebut berkewarganegaraan Q sementara negara Q berasas ius sanguinis. Si bayi akan menjadi bipatride. Ia memperoleh kewarganegaraan P  karena di negara P ia lahir. Namun, bayi itu juga memperoleh kewarganegaraan Q lantaran orangtuanya berkewarganegaraan D.

Seseorang yang mempunyai status apatride dan bipatride sanggup menjadi problem dalam suatu negara. Apatride dalam suatu negara akan dianggap sebagai orang abnormal yang hak dan kewajibannya terbatas.Sementara itu, bipatride sanggup menimbulkan kekacauan keadaan kependudukan negara serta. Hak dan kewajiban bipatride terikat pada dua negara. Oleh alasannya itu, apatride maupun bipatride diupayakan untuk mempunyai satu status kewarganegaraan.

2. Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah memutuskan siapa saja yang merupakan warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi sebagai berikut.

• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia orisinil dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang abnormal yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan kandungan isi pasal tersebut, yang sanggup menjadi warga negara Indonesia adalah:

• orang-orang bangsa Indonesia asli
• orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Pada Pasal (2) sanggup diterjemahkan bahwa penduduk negara Indonesia terdiri dari warga negara dan orang asing. Ketentuan tersebut merupakan hal yang gres juga sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia berdasarkan Indische Staatregeling 1927 Pasal 163 dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Golongan Eropa, terdiri dari

Bangsa Belanda

Bukan bangsa Belanda tetapi dari eropa

Orang bangsa lain yang aturan keluarganya sama dengan golongan Eropa

b. Golongan Timur Asing, terdiri dari

Golongan Tionghoa

Golongan Timur Asing bukan Cina

Golongan Bumiputra atau Pribumi, terdiri dari

c. Orang Indonesia orisinil dan keturunannya

Dengan adanya ketentuan gres tersebut, dibutuhkan tidak ada lagi pembedaan yang sanggup menimbulkan konflik. Orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia sanggup menjadi warga negara Indoesia melalui jalan naturalisasi atau pewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam undang-undang.

3. Ketentuan Undang-Undang mengenai Warga Negara Indonesia

Ketentuan-ketentuan wacana warga negara Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  tahun 1945, undang-undang yang mengatur hal-hal mengenai kewarganegaraan yaitu sebagai berikut.

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 wacana Warga Negara dan Penduduk Negara.
• Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 wacana Perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 1946 wacana Warga Negara dan Penduduk Negara.
• Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 wacana Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
• Undang-Undang No. 11 Tahun 1948 wacana Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
• Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 wacana Kewarganegaraan Republik Indonesia.
• Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 wacana Perubahan atas Pasal 18.
• Undang-Undang No. 12 tahun 2006 wacana Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku ketika ini yaitu Undang-Undang No.12 tahun 2006 wacana Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006. Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 wacana Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pokok materi yang terdapat dalam undang-undang ini adalah:

• siapa yang menjadi warga negara Indonesia
• syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
• kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
• syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
• ketentuan pidana

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 antara lain wacana siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah

• setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara abnormal dan ibu Warga Negara Indonesia
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau aturan negara asal ayahnya tidak menawarkan kewarganegaraan kepada anakn tersebut
• anak yang lahir dalam batas waktu tenggang 300 (tiga ratus) hari sesudah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
• anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara abnormal yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengukuhan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin
• anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak terang status kewarganegaraan ayah dan ibunya
• anak yang gres lahir yang ditemukan di wilayah negara republik indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
• anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
• anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang lantaran ketentuan  dari negara kawasan anak tersebut dilahirkan menawarkan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
• anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan  kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan akad setia
• anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan abnormal tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia
• anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara abnormal berdasarkan penetapan pengadian tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Asas-asas yang digunakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 wacana Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi:

• asas ius sanguinis, yaitu asas yang memilih kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara kawasan kelahiran
• asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang memilih kewarganegaraan berdasarkan negara kawasan kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi belum dewasa sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
• asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang memilih satu kewarganegaraan bagi setiap orang
• asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang memilih kewarganegaraan ganda bagi belum dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 intinya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada belum dewasa merupakan suatu pengecualian.

C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak dan kewajiban warga negara terdapat pada Pasal 27 hingga dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasannya.

1. Hak Warga Negara

Beberapa hak warga negara yang terdapat di dalam Pasal 27 hingga dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut.

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal ini menampilkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

b. Hak membela negara; Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

c. Hak berpendapat; Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan ekspresi dan goresan pena dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

d. Hak kemerdekaan memeluk agama; Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

Ayat (1) berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.”

e. Hak dan kewajiban dalam membela negara; Pasal 30 ayat (1)UUD 1945 dinyatakan

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan kemananan negara.”

g. Hak untuk mendapat pengajaran; Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

• Pada ayat (1)dijelaskan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.”
• Pada ayat (2) dijelaskan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

h. Hak untuk berbagi dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia; Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menjelaskan

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan berbagi nilai-nilai budayanya.”

f. Hak ekonomi atau hak untuk mendapat kesejahteraan sosial; Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi

• Perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama berdasar asas kekeluargaan
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

g. Hak mendapat jaminan keadilan sosial; Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “fakir miskin dan belum dewasa terlantar dipelihara oleh negara”

2. Kewajiban Warga Negara

Beberapa hak warga negara yang terdapat di dalam Pasal 27 hingga dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut.

a. Kewajiban menaati aturan dan pemerintahan; Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

b. Kewajiban membela negara; Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara; Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara.”

Selain hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama dicantukan di dalamnya hak asasi manusia. Ketentuan wacana hak asasi insan ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 28 A hingga J Undang-Undang Dasar 1945.

Hak asasi insan berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Hak ini muncul lantaran ketentuan undang-undang dan berlaku bagi warga negara itu sendiri. Hak warga negara antara satu negara dengan negara lain bisa saja berbeda. Lain halnya dengan hak asasi manusia, hak asasi insan bersifat umum dan fundamental yang menempel pada keberadaan manusia. Hak asasi insan tidak diberikan oleh negara, tetapi negara menjamin keberadaan hak asasi tersebut bagi setiap warganya.

Hak-hak warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara disebut dengan hak konstitusioal. Setiap warga negara mempunyai hak-hak konstitusional  seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara bisa menggugat apabila terdapat pihak-pihak yang berusaha membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Secara umum, hak dan kewajiban warga negara ang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi banyak bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban tersebut juga diatur dalam sejumlah undang-undang. Berikut referensinya.

Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan

• UU No. 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional
• UU No. 14 Tahun 2005 wacana Guru dan Dosen

Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan

• UU No. 3 Tahun 2002 wacana Pertahanan Negara
• UU No. 2 Tahun 2002 wacana Kepolisian Negara RI
• UU No. 34 Tahun 2004 wacana Tentara Nasional Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam

• UU No. 19 Tahun 1998 wacana Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
• UU No. 40 Tahun 1999 wacana Pers
• UU No. 31 Tahun 2002 wacana Partai Politik
• UU No. 12 Tahun 2003 wacana Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
• UU No. 23 Tahun 2003 wacana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan lain-lain

Selain hak warga negara, terdapat pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara diantaranya sebagai berikut.

• Hak negara untuk ditaati aturan dan pemerintahan.
• Hak negara untuk dibela.
• Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
• Kewajiban negara untuk menjaminsistem aturan yang adil.
• Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
• Kewajiban negara untuk berbagi sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
• Kewajiban negara untuk memberi jaminan sosial.
• Kewajiban negara untuk memberi kebebasan beribadah.

D. PEWARGANEGARAAN

Pewarganegaraan merupakan tata cara bagi orang abnormal untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia melaui permohonan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia bisa didapatkan melalui pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan sanggup diajukan oleh pemoho apabila memenuhi syarat-syarat berikut.

• Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
• Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Tidak pernah dijatuhi pidana lantaran melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
• Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
• Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
• Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis memakai Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Menteri melanjutkan permohonan beserta pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak permohoan doterima. Setelahnya, Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan kewarganegaraan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Warga negara abnormal yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia bisa mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan memberikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Penyampaian pernyataan tersebut bisa dilaksanakan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali apabila perolehan kewarganegaraan tersebut menimbulkan berkewarganegaraan ganda. Orang abnormal yang berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan lantaran kepentingan negara sanggup diberi Kewenangan Republik Indonesia oleh presiden sesudah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan donasi kewarganegaraan tersebut menimbulkan yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan ganda.

E. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Seorang warga negara akan kehilangan kewarganegaraan apabila:

• Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
• Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
• Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas)  tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
• Masuk dalam dinas tentara abnormal tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
• Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sanggup dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
• Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan akad setia kepada negara abnormal atau potongan dari negara abnormal tersebut.
• Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
• Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara abnormal atau surat yang sanggup diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
• Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi kawasan tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan pria warga negara abnormal kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kalau berdasarkan aturan asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akhir perkawinan tersebut.

Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan wanita warga negara abnormal kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kalau berdasarkan aturan negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akhir perkawinan tersebut. Atau kalau ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia sanggup mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang daerahnya meliputi kawasan tinggal wanita atau pria tersebut, kecuali pengajuan tersebut menimbulkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan sanggup diajukan oleh wanita sesudah 3 (tiga) tahun semenjak tanggal perkawinannya berlangsung.

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik  Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Sekarang sudah tahukan perbedaan antara Warga Negara, Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan

Pengertian Unicef ,Sejarah, Tujuan dan Program UNICEF

Dalam Artikel ini akan di dijelaskan mengenai pengertian UNICEF, Sejarah UNICEF, Tujuan Dibentuknya UNICEF dan Program-program UNICEF

A. PENGERTIAN UNICEF

Unicef (United Nations Emergency Children's Fund) adalah salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Unicef didirikan pada 11 Desember 1946 dengan tujuan menawarkan santunan kemanusiaan terutama kepada bawah umur yang hidup di negara-negara yang luluh lantah akhir perang dunia ke II. Unicef punya sejarah panjang dalam menawarkan santunan darurat di sejumlah negara, baik pada masalah musibah maupun masalah konflik. Terdapat sejumlah perubahan fungsi seiring masa perjalanannya. Namun misi utama Unicef tetaplah sama yaitu menawarkan santunan kemanusiaan dalam bidang kesehatan, gizi, kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan.

UNICEF

Unicef merupakan kekuatan pendorong yang turut membantu pembangunan dunia yang merealisasikan hak-hak anak. Unicef mempunyai toritas global dalam mempengaruhi para pengambil keputusan dan banyak sekali kawan di tingkat dasar untuk mengubah gagasan yang paling inovatif menjadi kenyataan. Hal tersebut menjadikan Unicef tergolong unik di antara organisasi-organisasi dunia.  Organisasi ini biasanya berhadapan eksklusif dengan bawah umur atau kaum muda lainnya. Setiap anggota Unicef percaya bahwa mengasuh dan merawat bawah umur merupakan pilar kemajuan manusia. Unicef telah melaksanakan program vaksinasi bawah umur dari upaya penularan penyakit menular. Unicef juga memimpin pekerjaan dalam bidang pencegahan HIV / AIDS. Unicef juga mendukung berpengaruh pendidikan universal, baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Lembaga ini juga turut mengatasi kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Unicef merespon terhadap anak dalam situasi darurat, ibarat jenis produk makanan dan membangun kembali infrastruktur kesehatan di wilayah yang dilanda perang. Unicef juga bekerja untuk mempromosikan kesehatan anak dan kesejahteraan non-situasi darurat, dengan aktivitas berkelanjutan yang bertujuan mengurangi pekerja anak.

B. SEJARAH UNICEF

Gagasan perihal Unicef dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB hendak mempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir akan bawah umur di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB mempersiapkan dana sementara yang diistilahkan Dana Darurat PBB Internasional Anak (Unicef). Program ini dibentuk untuk membantu bawah umur semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II.

Mulanya para pemimpin Unicef berpikir bahwa hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan bawah umur dan gizi. Unicef bekerja dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal dalam membantu peternakan menghasilkan lebih banyak susu di Eropa lantaran banyak peternakan hancur akhir perang. Pada tahun 1950, Unicef berpikir untuk menutup diri sebab kondisi di Eropa telah jauh lebih baik. Namun, beberapa pemimpin PBB protes lantaran mereka merasa pekerjaan Unicef tidak dilakukan lantaran banyak anak di seluruh dunia membutuhkan pertolongan. Pada tahun 1953, PBB menetapkan untuk memasukkan UNICEF menjadi penggalan dari PBB.

Tujuan utama Unicef adalah memastikan bahwa bawah umur di seluruh dunia menerima perawatan dan pendidikan yang mereka perlukan untuk tumbuh remaja dengan senang dan sehat. Unicef percaya bahwa anak membutuhkan perawatan yang khusus dan kasih sayang yang cukup. Pasca Perang Dunia II, Majelis Umum dari bunyi PBB kembali membangun Darurat PBB Internasional Dana Anak (Unicef) yang merupakan sebuah organisasi yang bertujuan membantu menawarkan santunan dan dukungan bagi bawah umur yang tinggal di negara yang hancur oleh perang.

Setelah krisis pangan dan medis pada simpulan tahun 1940-an berakhir, Unicef masih terus melakukan perannya sebagai organisasi santunan untuk bawah umur di negara-negara bermasalah. Unicef selama tahun 1970 tumbuh sebagai penganjur vokal perihal hak anak. Selama tahun 1980, Unicef membantu Komisi HAM PBB untuk penyusunan Konvensi Hak Anak. Sesudah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi insan yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak dalam sejarah, dan Unicef berperan penting dalam memastikan penegakannya.

Dari 184 negara anggota PBB, hanya dua negara yang gagal meratifikasi perjanjian itu, yaitu Somalia dan Amerika Serikat. Somalia ketika ini tidak mempunyai pemerintah yang diakui secara internasional sehingga pengesahan tidak mungkin, dan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu penandatangan orisinil dari konvensi, telah gagal dalam meratifikasi perjanjian lantaran kekhawatiran perihal dampak potensial terhadap kedaulatan nasional dan kekerabatan antara orangtua dan anak.

Dana Unicef telah dibentuk untuk bekerja dalam mengatasi hambatan kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi yang terjadi pada anak. Pada tahun 1946, tantangan utama Unicef yakni membantu bawah umur di Eropa yang hidupnya telah hancur akhir Perang Dunia II. Selama 65 tahun terakhir, Unicef tumbuh menjadi kekuatan pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. Unicef memiliki otoritas global dalam mempengaruhi para pengambil keputusan dan bekerja dengan kawan di tingkat dasar dalam mengubah pandangan gres inovatif menjadi kenyataan.  Berawal di Eropa tahun 1940-an, Unicef saat ini bekerja di 190 negara dengan aktivitas negara dan Komite Nasional.

C. PERAN UNICEF SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Unicef mengawali langkahnya pada tahun 1946 sebagai organisasi santunan untuk bawah umur sesudah Perang Dunia II. Mandatnya segera diperluas untuk membantu bawah umur yang berada dalam ancaman di negara berkembang. Dalam kisaran waktu 60 tahun, Unicef telah mempunyai anggota lebih dari 7.000 orang di 157 negara dan teritori di seluruh dunia. Sembilan dari sepuluh anggota staf berhubungan dengan pemerintah pusat, kawasan serta kawan lain di seluruh dunia. Unicef membantu mewujudkan hak-hak intrinsik anak untuk kualitas dasar kehidupan. Unicef melandaskan tindakannya pada penelitian besar dan pengalaman perihal siapa saja yang bekerja untuk membantu memberi bawah umur awal terbaik dalam hidup, untuk bisa bertahan hidup dan berkembang terutama pada ketika keadaan darurat dan untuk berguru ke sekolah.

Prioritas kerja Unicef terbagi menjadi lima bidang utama. Berikut penjelasannya.

1. Kelangsungan Hidup Anak dan Pembangunan

Demi mendukung Tujuan Milenium, yaitu mengurangi angka simpulan hidup anak  dan pengendalian malaria, Unicef berperan dalan perawatan kesehatan anak pada usia dini, termasuk periode sebelum kelahiran. Dalam hal membantu bawah umur bertahan hidup dan mempunyai masa depan yang sehat serta produktif, Unicef dan advokasi menawarkan dukungan dana dan teknis untuk pendidikan nasional berbasis masyarakat serta aktivitas intervensi pada perawatan kesehatan dan gizi. Bidang yang termasuk prioritas berupa munisasi, pencegahan dan pengendalian malaria, pengendalian dan pengobatan diare, pernapasan, pemberantasan cacing guinea dan mencegah anemia.

Program kesehatan sejatinya meliputi perawatan ibu hamil dan juga perawatan pasca kelahiran dalam empat ahad pertama, termasuk mempromosikan pemberian ASI. Unicef juga menyebarkan advokasi, perpindahan sosial, dan penelitian dalam kiprah pendukung untuk membantu lembaga-lembaga lain menyediakan akomodasi kebidanan darurat. Unicef juga turut menyediakan vaksin bagi  40% anak di negara-negara berkembang. Program vaksinasi idealnya juga meliputi embel-embel vitamin A dan zat gizi mikro yang meningkatkan kekebalan tubuh lebih lanjut dan membantu mencegah kekurangan gizi.

Bersamaan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF juga mendukung aktivitas lokal yang bersifat meningkatkan susukan terhadap air higienis dan sanitasi. Hal ini juga berperan penting untuk peningkatan kesehatan anak.

2. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender

Unicef bekerja sama dengan negara-negara donor dan organisasi PBB lainnya untuk mempromosikan, mendanai dan memfasilitasi kesetaraan pendidikan dasar universal dan gender. Peran tersebut juga termasuk meningkatkan kesiapan perkembangan bawah umur untuk sekolah, terutama untuk bawah umur dikeluarkan dan bawah umur yang kurang beruntung. Peran ini dijalankan melalui komunitas yang disponsori pendidikan anak dan komunitas peduli kesehatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, Unicef mencoba mengurangi kesenjangan gender dan kesenjangan lain dalam hal akses, partisipasi dan penyelesaian sekolah dasar. Hal tersebut juga termasuk air, sanitasi dan peningkatan kebersihan di sekolah-sekolah demi membuat lingkungan ramah anak untuk belajar. Unicef juga berupaya membantu pemerintah sentra dan kawasan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Unicef  juga menawarkan perlengkapan sekolah dan tenda untuk keadaan darurat sebagai penggalan dari aktivitas Back to School (Kembali ke Sekolah). Melalui sejumlah kegiatan ini, Unicef membantu bawah umur kembali ke lingkungan yang lebih normal, aman, dan melindungi hak mereka dalam memperoleh pendidikan dasar.

3. HIV / AIDS dan Anak

Wabah penyakit sanggup menimbulkan kemiskinan, kehancuran sosial, bahkan kematian. Oleh lantaran itu, Unicef bekerjasama dengan sejumlah negara, organisasi nirlaba, kelompok agama, organisasi pemuda, dan sejumlah kawan lain menawarkan serangkaian pendidikan, keterampilan dan kampanye layanan ditujukan terutama pada remaja. Unicef juga bekerja melalui advokasi dan penjangkauan masyarakat untuk membantu pemerintah, masyarakat dan bawah umur yatim akhir HIV / AIDS.

4. Perlindungan Anak

Unicef juga turut membantu dalam mencegah dan menangani kekerasan, penyalahgunaan eksploitasi, dan diskriminasi bawah umur yang rentan akhir keadaan darurat. Fokus penelitian termasuk pula meningkatkan kesadaran pemerintah akan hak proteksi anak dan analisis situasi, juga mempromosikan undang-undang yang menghukum pelaku eksploitasi anak. Melalui kerjasama dengan advokasi dan kantor lokal di seluruh dunia, Unicef turut memperkuat sumber daya sekolah, masyarakat dan keluarga untuk merawat bawah umur terpinggirkan, termasuk yang yatim piatu lantaran HIV / AIDS.

5. Advokasi dan Kemitraan untuk Hak Anak

Unicef membangun kerjasama dalam pembangunan global serta pada penguatan kebijakan nasional dan kawasan yang memenuhi hak-hak anak untuk bertahan hidup. Mengurangi kemiskinan anak merupakan penggalan penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Oleh lantaran itu, Unicef mendorong investasi nasional dan global berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya dan hasil untuk kesejahteraan anak-anak, termasuk untuk situasi darurat. Bekerja dengan banyak sekali kemitraan termasuk pemerintah, badan-badan regional, dan kelompok swasta serta masyarakat sipil, Unicef turut memberi masukan dan berpartisipasi dalam pengembangan pedekatan sektor-lebar, Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan, dan anggaran.

Unicef merencanakan Cluster Survei Indikator Ganda (MICS) metode dalam pertengahan 1990-an. Alat yang murah dan efektif, MICS merupakan sumber data utama untuk memantau pemenuhan hak asasi insan dan kemajuan menuju Tujuan. Unicef mempromosikan penggunaannya, kereta api dan membantu pemerintah dalam menerapkan metode, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Unicef juga telah berinvestasi secara signifikan dalam pengembangan DevInfo, perangkat lunak untuk secara efektif menyimpan dan menyajikan data dalam tabel, grafik dan peta.    

    

Selanjutnya, Unicef juga turut mendorong partisipasi aktif bawah umur serta kaum muda dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal perihal kesejahteraan hidup mereka sendiri. Hal tersebut termasuk kepada kegiatan advokasi untuk hak-hak anak atas kebebasan berpikir dan berekspresi.

D. PROGRAM UNICEF DI INDONESIA

Unicef menjalin kekerabatan internasional dengan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1950, Unicef secara resmi menjalin kerjasama dengan Indonesia. Unicef menetapkan menjadi kawan tetap Indonesia dalam tekad memperbaiki seluruh kehidupan bawah umur dan perempuan di Indonesia. Pada kisaran tahun 1960-an, Unicef bermetamorfosis organisasi yang bergerak dalam bidang pembangunan, umumnya dalam hal kepedulian terhadap kesejahteraan anak, bukan hanya santunan darurat.

Bagi Unicef, aktivitas besarnya ialah aktivitas gizi di Indonesia yang mencapai 100 desa di delapan provinsi (1959). Indonesia yang kembali bergabung dengan PBB pada November 1966, sesudah keluar dari PBB (1965), oleh menteri Luar Negeri Adam Malik, menandatangani “Surat Perjanjian Baru mengenai Penanganan Anak di Indonesia” antara Unicef dan Indonesia.

Unicef dibutuhkan tetap berkembang dan meneruskan tugasnya sebagai perpanjangan tangan PBB. Lembaga  ini juga dituntut untuk menekankan program-program jangka panjang yang memberi manfaat besar kepada anak-anak, khususnya kepada bawah umur di negara berkembang yang sangat membutuhkan. Lembaga ini juga diupayakan untuk menekankan dan menetapkan hak bawah umur sebagai sumber prinsip-prinsip etis dan sikap standar baku internasional terhadap anak-anak.

Selama periode 1951-1960, Unicef terus berusaha memenuhi kebutuhan darurat, yakni melindungi kesehatan anak-anak. Unicef menyerukan beberapa kampanye untuk melaksanakan aktivitas melawan penyakit tuberkolosis, kusta, dan malaria. Dengan santunan dana sebesar $152.000.000, Unicef mengadopsi sebuah konsep allying,  yakni santunan bawah umur untuk pembangunan bangsa. Secara terprogram, Unicef terus membantu anak-anak, wanita, dan para guru untuk pembaruan pendidikan dan kurikulum. Unicef juga berupaya memperbaiki kualitas kehidupan bawah umur di negara berkembang dan koordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan.

Bagi Indonesia, salah satunya Unicef menawarkan santunan tenda-tenda sekolah gratis ke kawasan Hiliduho yang berada di perbukitan di kawasan yang sangat terpencil dengan luas berkisar 221,65 km2. Di kawasan ini juga terdapat perubahan struktur permukaan tanah yang disebabkan oleh gempa. Unicef juga telah menunjukkan bentuk kepeduliannya akan anak dan perempuan korban musibah yang terjadi di Indonesia.

E. TUJUAN DAN SASARAN UNICEF DI INDONESIA

Secara garis besar, Unicef mempunyai tujuan yang berfokus pada anak-anak. Lembaga ini diberikan wewenang oleh pemerintah dunia untuk memberikan, mempromosikan, serta melindungi hidup dan hak-hak anak. Organisasi kemasyarakatan, termasuk kawan forum swadaya masyarakat (LSM) turut berperan dalam tugas-tugas Unicef di Indonesia dan di 190 negara dimana Unicef bekerja. Di sisi lain, Unicef juga sanggup dijadikan teladan kekerabatan kerjasama yang menghubungkan lembaga-lembaga di Indonesia dengan banyak sekali forum di dunia yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi bawah umur serta hak-haknya.

Tujuan Unicef ini merupakan penggalan dari isi tujuan PBB, yang meliputi sebagai berikut :

• Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
• Mengembangkan kekerabatan persaudaran antar bangsa
• Bekerjasama secara internasional dalam memecahkan duduk masalah ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan serta dalam memajukan rasa hormat untuk hak-hak insan dan kemerdekaan-kemerdekaan asasi
• Untuk menjadi sentra bagi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam perjuangan demi mencapai tujuan bersama

Setiap organisasi mempunyai target atau hasil yang ingin dicapai dalam memenuhi tujuannya. Terdapat tiga yang menjadi target Unicef sebagai sebuah organisasi Internasional antara lain:

• Menumbuhkan kepercayaan bawah umur terhadap kepedulian negara
• Membantu kaum muda dalam membangun sebuah dunia dimana semua bawah umur hidup secara terhormat dan memperoleh keamanan
• Menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak

Setiap poin dari target Unicef ini berfungsi untuk membantu pembangunan suatu negara yang berkembang. Dengan kaitan hubungan, suatu negara sanggup tumbuh dan berkembang kalau taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk bawah umur menerima perhatian yang baik.
Demikian Penjelasan Mengenai pengertian UNICEF, Sejarah UNICEF, Tujuan Dibentuknya UNICEF dan Program-program UNICEF