Retribusi Kawasan : Pengertian, Jenis, Fungsi, Perhitungan

A. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah yaitu pungutan di kawasan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah kawasan untuk kepentingan orang langsung atau tubuh tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi yaitu orang langsung atau tubuh yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah kawasan tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi kawasan nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. FUNGSI RERIBUSI DAERAH

1. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi kawasan merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi kawasan nantinya akan dipakai sebagai pengatur aktivitas ekonomi di daerah. Pemerintah kawasan dalam mengatur aktivitas ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi kawasan inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu kawasan akan menghadapi banyak sekali problem dalam bidang ekonomi, contohnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi problem ini, retribusi kawasan merupakan modal penting untuk membuat solusi ibarat membuat lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

4. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga sanggup tercapai sehingga problem ibarat kesenjangan sosial dan pengangguran sanggup lebih terkontrol.

C. OBJEK ATAU JENIS – JENIS RETRIBUSI DAERAH

Secara umum terdapat 3 jenis Retribusi Daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah kawasan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

a. Kriteria atau ciri – ciri Retribusi Jasa Umum

Jasa yang termasuk urusan pemerintah sentra yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
Memberikan manfaat bagi orang langsung atau tubuh yang menggunakannya.
Dianggap layak kalau hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang).
Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
Dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi Pendapatan Daerah.
Kualitas dan pelayanan yang baik.

b. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujiah Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah kawasan dengan menganut pada prinsip komersial sebab intinya sanggup pula disediakan oleh pihak swasta.

b. Kriteria dan Ciri – Ciri Retribusi Jasa Usaha

Bukan Pajak, bukan retribusi umum, dan bukan pemungutan atas retribusi perizinan tertentu.

Jasa yang disediakan bersifat komersil.

c. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Penyeberangan Air
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan

a. Pengertian Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan yaitu retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang langsung atau tubuh dalam aktivitas pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau kemudahan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

b. Kriteria dan Ciri – Ciri Retribusi Jasa

Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserakan kepada daerah.
Perizinan benar-benar diharapkan guna melindungi kepentingan umum.
Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari aktivitas yang dilaksanakan.

c. Jenis – Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Usaha Perikanan

D. PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif keseluruhan dari penggunaan retribusi kawasan didapatkan dengan cara mengalikan tarif retribusi kawasan dengan tingkat penggunaan jasa. Tingkat Penggunaan Jasa itu sendiri merupakan kuantitas penggunaan jasa yang sesuai dengan beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, contohnya berapa jam kita parkir kendaran. Sedangkan Tarif Retribusi yaitu nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk penggunaan satu jasa atau perizinan tertentu. Makara contohnya kita parkir selam 4 jam, dan satu jam parkir harus membayar Rp. 1000, maka Retribusi Daerah yang harus dibayarkan yaitu 4 x Rp. 1.000 = Rp. 4.000.

E. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Retribusi dipungut dengan memakai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang sanggup berupa karcis, kupon atau kartu langganan
Apabila wajib retribusi tidak membayar (kurang membaya) di tempat dan tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan hukuman sebesar 2 % setiap bulannya.
Retribusi terutang yang tidak kunjung dibayar akan ditagih memakai Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
Teknis pemungutan lebih lanjutnya ditentukan oleh kepala daerah