Pajak Bumi Dan Bangunan : Pengertian, Subjek, Objek, Tarif

A. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pengertian pajak bumi dan bangunan sanggup dijelaskas secara detail dengan mengartikan masing-masing kata yang menyusuannya. Pajak bumi dan bangunan tersusun dari 3 kata yaitu pajak, bumi serta bangunan.

Pajak merupakan pembayaran kas negara yang harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban bagi masyarakat yang tinggal atau mendiami negara tersebut. Pajak juga sanggup diartikan sebagai iuran yang diberikan masyarakat kepada negara dalam rangka pembangunan nasional. Pajak telah diatur dalam Undang-Undang sehingga pembayarannya bukanlah hal yang ilegal. Pajak merupakan salah satu bentuk dedikasi dan keikutsertaan masyarakat dalam hal pembangunan nasional.

Bumi dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu permukaan bumi. Permukaan bumi disini berkaitan dengan semua yang menyangkut permukaan serta yang ada dibawahnya. Namun dalam perihal pajak bumi, yang dimaksud yaitu lahan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Dimana diatas permukaan bumi tersebutlah masyarakat mendirikan bangunan.

Bangunan sanggup diartikan sebagai suatu kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah (Permukaan bumi) dan atau perairan. Secara sederhana bangunan merupakan suatu kontruksi yang dibentuk di atas permukaan bumi. Umumnya setiap konstruksi atau bangunan tersebut mempunyai surat kepemilikan yang jelas. Contoh bangunan yaitu rumah, perhotelan, jalan tol, pagar (pagar mewah), gelanggang olah raga, kolam renang dan lain-lain.

Berdasarkan klarifikasi di atas, maka Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran yang wajib dibayar masyarakat sebagai bukti pengabdiannya dan diperuntukkan sebagai iuran atas lahan dan atau bangunan yang dimilikinya. Secara singkat pengertian pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan negara terhadap bumi dan atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat.

B. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak bumi dan bangunan mempunyai subjek dan wajib pajak tertentu. Subjek dalam pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

Individu atau tubuh (lembaga) yang mempunyai hak atas bumi secara konkret (dibuktikan dengan dengan surat atau akta, contohnya sertifikat tanah).
Individu atau tubuh yang memperoleh manfaat atas bumi (misalnya sawah yang dipakai untuk menanam padi dan padi sanggup dijual, atau kebun, sanggup jugaa berupa kios yang dipakai untuk berdagang).
Serta individu atau kelompok tersebut menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian, Subjek pajak bumi dan bagunan yang tertera di atas secara eksklusif akan memenuhi wajib pajak bumi dan bangunan. Ketentuan wajib pajak bumi dan bangunan ini telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur perihal pajak bumi dan bangunan yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1994 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 12 tahun 1985.

Mengenai subjek wajib pajak tersebut, terdapat hukum berapa jangka waktu dan keberadaan objek pajaknya. Apabila dalam kurun waktu yang usang subjek pajak berada diluar wilayah yang menjadi objek pajak, dan hal-hal yang berkaitan dengaan objek pajak tersebut dititipkan atau dipindah tanganka pada seorang individu atau suatu badan, maka yang bertindak sebagai wajib pajak disini yaitu individu atau badang yang dititipkan objek pajak tersebut. Penentuan wajib pajak yang demikian dilaksanakan melalui penunjukkan. Penunjukkan tersebut dilaksakan oleh jenderal pajak. Akan tetapi penunjukkan ini bukan berkaitan dengan kepimilikan. Dalam penunjukkan ini sendiri terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan oleh jenderal pajak.

B. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Jikan terdapat subjek dalam suatu urusan maka tentunya ada objeknya. Subjek ini berkaitan dengan orang yang akan dikenai wajib pajak. Sedangkan objek yaitu benda, lahan atau bangunan yang akan dibayar pajak atau iurannya terhadap negara. Objek pajak bumi dan bangunan sanggup dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek Yang Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan mempunyai objek yang dikenai pajak. Objek ini tentunya tidak terlepas dari bumi dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi tidak semuanya dikenakan pajak. Adapun objek yang akan dikenai pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

a. Bumi

Bumi dalam hal hal pajak ini yaitu lahan atau tempat tinggal yang mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b. Bangunan

Yang dimaksud dengan bangunan disini yaitu suatu konstruk yang dibentuk diatas lahan (Permukaan bumi) baik di daratan maupun di perairan. Beberapa konstruksi yang termasuk dalam kualifikasi bangunan yang dikenakan pajak yaitu sebagai berikut:

Jalan yang berada di lingkungan komplek bangunan menyerupai jalan di ddilingkungan hotel, jalan disekitaran pabrik, dan beberapa hal yang termasuk dalam lingkungan komplek tersebut.

Jalan tol
Kolam renang
Pagar glamor (misalnya menyerupai pagar yang diapilikasikan secara otomatis memakai listrik)
Gelanggang atau tempat olah raga (misalnya tempat latihan golf atau gelanggang oleh raga)
Dermaga
Taman mewah
Tempat perindustrian.
Tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak
Fasilitas lain yang memperlihatkan manfaat

2. Objek Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa bab bumi dan bangunan yang bukan merupakan objeek dari pajak bumi dan bangunan. Adapun yang bukan objek pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

a. Tempat yang dipakai dalam pelayanan umum diberbagai bidang. Tempat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

Tempat ibadah
Panti sosial,
Rumah sakit,
Sekolah,
Panti asuhan,
Dan lain-lain.

b. Lahan yang dipakai untuk pemakaman umum

c. Tempat atau lahan yang diigunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala dan situs sejarah (misalnya Museum dan Candi).

d. Kawasan hutan lindung, tempat wisata dan lain-lain.

e. Kawasan atau lahan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik menurut asas timbal balik atau oleh organisasi internasional yang ditentukan oleh mentri keuangan, dan dengan peraturan tertentu.

C. PERHITUNGAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RUMUSNYA

Dalam pajak bumi dan bangunan tarif pajak umumnya diambil 5% atas objek pajak. Untuk memilih tarif wajib pajak terdapat dasar pengenaan pajak. Dasar-dasar pengenaan pajak tersebut yaitu sebagai berikut:

Dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah setempat.
Dasar penghitungan pajak yaitu yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Namun pajak ini kadang membebani masyarakat yang tinggal di pedesanan. Untuk menghindari beban tersebut pemerintah kawasan memutuskan peraturan NJKP yaitu sebesar 40% untuk Objek Pajak perkebunan dan kehutanan. Objek pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Sebesar 20% untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Cara menghitung wajib pajak dipakai rumus di bawah ini

Pajak Bumi dan Bangunan=Trif Pajak × NJKP

PBB= 0,5% x [Persentase NJKP x(NJOP-NJOPTKP)]

Contoh soal:

Wajib Pajak K mempunyai sebidang tanah dan banguanan yang NJOP-nya Rp 25.000.000,00 dan NJOPTKP untuk kawasan tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah:

Peneyelesaian:

PBB = 0,5% x [Persentase NJKP x(NJOP-NJOPTKP)]

= 0,5% . 20% x(Rp 25.000.000,00- Rp 12.000.000,00)

=Rp.13.000,00