Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) : Pengertian, Subjek, Objek, Tarif

A. PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pengertian pajak pertambahan nilai sanggup dijelaskan secara lebih rinci dengan cara memisahkan kata penyusunnya. Pajak pertambahan nilai tersusun dari tiga kata yaitu pajak, pertambahan dan nilai. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh masyarakat kepada negara atas sesuatu yang dimilikinya. Iuran ini berikan kepada negara untuk menambah kas nagara dengan tujuan membantu berjalannya pembangunan nasional. Pajak ini diberikan kepada negara dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Udang.

Pertambahan berkaitan dengan hal bertambah dalam suatu aspek atau bidang. Dalam hal pajak biasanya pertambahan yang dimaksud berkaitan dengan barang atau jasa.

Sedangkan nilai sanggup diartikan sebagai harga. Namun nilai juga menjelaskan suatu tatanan yang menjadi patokan hasil. Akan tetapi, perihal nilai yang dibahas dalam perpajakan bukan nilai yang demikian. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai yang berkaitan dengan barang atau jasa, contohnya menyerupai sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan klarifikasi diatas maka Pajak Pertambahan Nilai sanggup dijelaskan sebagai pajak atau iuran yang harus diberikan masyarakat kepada negara sesuai dengan pertambahan nilai barang dan jasa yang dimilikinya. Secara lebih sederhana pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan kepada masyarakat atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dimilikinya. Pertambahan nilai ini berkaitan dengan peredarannya pada produsen dan konsumen.

Pajak pertambahan nilai disingkat dengan istilah PPN. Pajak jenis ini memperlihatkan klarifikasi bahwa intinya setiap barang atau jasa dikenakan pajak. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur PPN yaitu Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 perihal Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

B. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak pertambahan nilai mempunyai subjek dan wajib pajaknya sendiri. Antara subjek dan wajib pajak pertambahan nilai merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Subjek yang termasuk ke dalam subjek pajak pertambahan nilai yaitu sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaksanakan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam tempat pabean dan melaksanakan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
Pengusaha Kecil yang menentukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

C. BARANG DAN JASA TIDAK KENA PAJAK PERTAMBAHAN NILAIN (PPN)

Subjek dalam pajak pertambahan nilai yaitu barang dan jasa. Tetapi tidak semua barang atau jasa merupakan subjek pajak pertambahan nilai. Kaprikornus terdapat beberapa bentuk barang dan jasa yang tidak terkena pajak.

1. Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya semua barang terkena pajak. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang telah ditetapkan bahwa terdapat pengecualian bagi beberapa barang. Mengenai jenis barang yang tidak dikenai pajak diatur dalam peraturan pemerintah.
Pengolompokkan barang yang tidak kena pajak yaitu sebagai berikut:

Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil pribadi dari sumbernya, menyerupai minyak tanah, gas bumi, geothermal dan lain-lain.
Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat diharapkan oleh masyarakat umum. Misalnya menyerupai beras, jagung, sagu, kedelai, garam, dan lain-lain.
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya mencakup masakan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2. Jasa Tidak Kena Pajak

Sama dengan barang, ternyata tidak semua jasa dikenakan pajak. Pengecualian tersebut telah diatur oleh Undang-Undang. Jasa yang tidak kena pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, terdapat beberapa kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
Pengolompokan jasa tersebut yaitu sebagai berikut:

Jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan medis
Jasa pelayanan sosial
Jasa asuransi
Jasa pengiriman surat yang menggunaka perangko
Jasa keagamaan
Jasa keuangan
Jasa angkutan umum
Jasa pendidikan
Jasa perhotelan
Jasa tenaga kerja
Jasa kesenian dan hiburan.

Umumnya jasa-jasa yang disebutkan diatas merupakan jasa-jasa yang memperlihatkan manfaat bagi masyarakat umum.

D. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Selain mempunyai subjek, dalam pajak pertambahan nilai juga terdapat objek. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini telah diatur dalam Undang-Undang. Undang yang mengatur perihal objek pajak pertambahan nilai yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berlaku mulai 1 April 2010.
Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas objek berikut ini:

Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Impor Barang Kena Pajak.
Penyerahan Jasa KenaPajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

E. DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN RUMUSNYA

Pada pajak pertambahan nilai terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pengenaan tarif pajaknya. Dasar pengenaan tarif pajak tersebut yaitu sebagai berikut:

Harga jual
Penggantian
Nilai impor
Nilai ekspor
Dan lain-lain.

Tarif pajak pertahan nilai yaitu sebagai berikut:

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
Ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Rumus yang dipakai dalam perhitungan pajak ini yaitu sebagai berikut:

PPN= 10% × harga jual
PPN= 10% × penggantian
PPN= 10% × harga jual
PPN= 10% × nilai impor
PPN= 10% × nilai ekspor

Penggunaaan rumus-rumus di atas diubahsuaikan dengan dasar pengenaan pajak yang ingin ditentukan.

Contoh soal:

Seorang pengusahan kena pajak menjual barang kena pajak dengan harga jual Rp. 30.000.000. tentukanlah berapa besar pajak nilai yang terutang!

Penyelesaian:

Diketahui: harga jual BKP=Rp.30.000.000

Ditanya:PPN…?

Jawaban :

PPN= 10% × harga jual

PPN= 10% × Rp.30.000.000

PPN= Rp.3.000.000

Seorang pengimpor barang kena pajak dari luar tempat pabean dengan nilai impor sebesar Rp. 15.000.000. PPN yang dipungut melalui jenderal bea cukai adalah….

Penyelesaian:

Diketahui: nilai impor BKP=Rp.15.000.000

Ditanya:PPN…?

Jawaban :

PPN= 10% × nilai impor BKP

PPN= 10% × Rp.15.000.000

PPN= Rp.1.500.000